Integrasi Sistem Pembayaran Transportasi Se-Jabodetabek

Foto Bersama

Integrasi Sistem Pembayaran Transportasi Se-Jabodetabek

JAKARTA – Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemprov DKI Jakarta, dan para operator transportasi di Jabodetabek termasuk PT Jakarta Propertindo sepakat mengintegrasi sistem pembayaran untuk seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta, baik yang sudah beroperasi maupun akan beroperasi seperti Light Rail Transit Jakarta (LRT). Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan layanan yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat dalam bertransaksi.

“Jadi kalau seandainya dulu satu moda transportasi hanya bisa melayani 4 uang elektronik, sekarang semua bisa. Tetapi harus berbasis teknologi SAM (Secure Acces Module) multiapplet,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Kerja sama ini ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, yaitu PT Jakarta Propertindo, Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.

“Sistem pembayaran ini tentunya menjadi solusi dan pasti juga memberikan suatu basis yang baik. Kita mendapatkan data yang akurat berkaitan jumlah pergerakan, darimana, kemana, bisa membuat kita dapat menganalisis secara lebih cermat mana-mana saja daerah yang harus diperbaiki dan improve,” kata Menhub Budi usai menandatangani Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perhubungan tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Untuk mengelola integrasi sistem pembayaran elektronik multi moda transportasi ini, nantinya juga akan dibentuk dua entitas usaha atau konsorsium electronik fare collection (EFC). Pertama yang mewakili moda transportasi yang dikelola oleh BUMN dan kedua konsorsium yang berada di bawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD. Penandatanganan oleh Dirut Jakpro

Kedua entitas tersebut ditargetkan sudah terbentuk pada akhir 2017 ini, dan pada akhir 2018 diharapkan sudah bersatu dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kesepakatan itu menjadi dasar untuk mengembangkan integrasi sistem pembayaran. Untuk mengimbangi terus bertambahnya jumlah kendaraan di DKI Jakarta, diperlukan keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat.

“Integrasi sistem pembayaran elektronik tidak bisa dilepaskan dari integrasi moda transportasi. Ini akan lebih hemat tenaga dan waktu. Hal ini akan terjadi sehingga warga akan beralih ke moda transportasi publik,” ungkap Djarot.

Jakpro sebagai BUMD DKI Jakarta dan operator LRT Jakarta diwakili oleh Direktur Utama Satya Heragandhi dalam kegiatan MoU tersebut.

 

C-01