Jakpro dan BPPT Sinergi dalam Kajian Teknologi

Logo Jakpro

Jakpro dan BPPT Sinergi dalam Kajian Teknologi

PRESS RELEASE

JAKPRO dan BPPT Sinergi dalam Kajian  Teknologi

PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersinergi dalam rangka kerjasama bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari penugasan Pemprov DKI Jakarta kepada Jakpro sebagai salah satu BUMD DKI untuk melakukan pengkajian dan penerapan teknologi dalam mendukung perkotaan DKI Jakarta menjadi  lebih maju dan modern.

Sebagai bentuk keinginan bersama membangun Jakarta, pada hari ini tanggal 28 Juni 2016 telah ditandatangani ”Kesepakatan Bersama” oleh kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh Satya Heragandhi, MBA, Direktur Utama JakPro dan Prof. Wimpie Agoeng N. Aspar, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) .

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

  1. Mengkaji dan menerapkan teknologi terkait Penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo;
  2. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Provinsi DKI Jakarta;
  3. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung;
  4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi yang berkaitan dengan proyek-proyek Penugasan yang dikerjakan, dikembangkan dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo.

Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi Pengkajian dan penerapan teknologi dibidang : (i) kebijakan teknologi; (ii) pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan; (iii) industri rancang bangun dan rekayasa; (iv) informasi, energi dan material; serta (v) Pendampingan dalam pemilihan penyedia/mitra kerjasama termasuk didalamnya pembuatan kerangka acuan kerja (KAK) dan kriteria teknologi;

Kerjasama ini berlaku dua tahun kedepan dan bisa diperpanjang, dan seluruh pembiayaaan didukung oleh Jakpro.

Sebagai tidaklanjut ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PT. JakPro dan BPPT juga telah melakukan kontrak kerjasama untuk Pekerjaan Asistensi dan Evaluasi Feasibility ITF. Dalam kontrak kerjasama ini JakPro memberi kewenangan penuh kepada BPPT untuk melakukan pekerjaan pendampingan dalam evaluasi analisa kelayakan proyek pembangunan dan pengelolaan sampah dalam kota DKI Jakarta.

Terobosan Kebijakan Provinsi DKI untuk Menyelesaikan Permasalahan Sampah Kota Jakarta Secara Menyeluruh

Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi masalah serius di kota-kota besar di Indonesia. Begitu pentingnya penyelesaian permasalahan sampah kota ini, Presiden memandang perlu mengangkat masalah ini sebagai permasalahan Nasional dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 18 tahun 2016 untuk mempercepat Pembangunan Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa di 7 (tujuh) kota besar di Indonesia yaitu Kota DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar.

Secara tersirat dalam Perpres ini, pemerintah ingin mengatakan bahwa permasalahan sampah perkotaan di Indonesia, khususnya untuk kota-kota besar di atas sudah memasuki tahap DARURAT SAMPAH. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkan praktis, efektif dan efisien untuk menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu meniadakan timbunan sampah yang selama ini selalu bertambah dari hari ke hari, yang dalam beberapa lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah telah menimbulkan bencana yang memakan banyak korban jiwa. Atau dengan kata lain, cara-cara atau metode-metode yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah saat ini dianggap gagal dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Menyikapi kemauan politik (political will) Presiden ini, Gubernur DKI telah menjabarkan Perpres tersebut kedalam keputusannya untuk menyelesaikan permasalahan sampah di DKI secara menyeluruh, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  no.  50  Tahun  2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota atau Intermediate Treatment Facility. Dalam pelaksanaan kebijakannya,  Gubernur DKI telah menugaskan PT. Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai salah satu BUMD milik Provinsi DKI dalam waktu yang singkat dan cepat untuk segera dapat merealisasikan Peraturan Gubernur ini.

BPPT sebagai Pusat Unggulan Teknologi dipandang sebagai institusi pemerintah yang tepat untuk secara bersama-sama dengan JakPro menjawab tantangan yang telah diamanatkan oleh Perpres nomor 18 tahun 2016 maupun Pergub DKI nomor 50 2016 diatas.

Dari Pandangan BPPT, belum terselesaikannya permasalahan sampah kota bukan semata-mata ketiadaannya teknologi yang dapat digunakan, tetapi lebih kepada belum adanya kebijakan yang berani, tegas dan konsisten untuk menangani permasalahan sampah kota secara terintegrasi dan menyeluruh.

Melalui jalinan kerjasama ini,  JakPro bersama BPPT mengkaji teknologi yang tepat dalam upaya mengatasi permasalahan sampah kota DKI, khususnya teknologi pengolahan sampah yang dapat menghilangkan tumpukan sampah kota secara cepat dan tidak memerlukan lahan terlalu luas, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang direkomendasikan adalah adalah teknologi yang menggunakan proses termal.  Dengan proses ini, timbunan limbah padat (sampah) dalam jumlah besar dapat diubah menjadi panas yang kemudian dikonversikan menjadi energi dalam bentuk energi listrik. Dua keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan proses ini adalah :

  1. Dalam waktu singkat sampah dengan jumlah besar dapat dihabiskan,
  2. Diperoleh energi listrik yang dapat dimanfaatkan, baik untuk mendukung memproses kembali limbah padat maupun untuk digunakan oleh masyarakat.

Secara spesifik teknologi pengolahan sampah dengan proses thermal saat yang dipandang paling efektif dan telah banyak digunakan oleh sebagian besar negara maju, seperti Jepang, Singapura Perancis, Austria, Finlandia dll, adalah teknologi incenerator. Lebih dari 70 persen pengguna teknologi incenerator telah mengkonversikan panas yang dihasilkan diubah menjadi energi listrik.

Sebagai upaya mempercepat penyelesaian permasalahan sampah kota Jakarta ini, Pemerintah Provinsi DKI pada tahap awal akan membangun 4 lokasi incenerator pengolah sampah dengan total kapasitas 6.000 Ton sampah perhari. Dalam pembangunan  keempat incenerator ini, sangat ditekankan bahwa teknologi incenerator yang akan digunakan/bangun haruslah teknologi handal dan telah teruji yang memenuhi kriteria :

  1. Teknologi incenerator dari negara maju dan diutamakan teknologi dari negara Eropa,
  2. sudah diterapkan di beberapa negara, terutama di negara berkembang yang mempunyai karakteristik sampah mirip dengan sampah di indonesia,
  3. incenerator yang dibangun sudah beroperasi sekurang-kurangnya 10 tahun dan masih beroperasi sampai saat ini,
  4. Mempunyai tingkat efisiensi pengolahan sampah yang tinggi
  5. Diutamakan investor yang telah memiliki lahan dan dukungan finansial.

Untuk mengawal proses seleksi teknologi incenerator yang akan digunakan para investor ini, Tim Ahli bidang persampahan, energi, ekonomi dan lingkungan BPPT yang dipimpin oleh Direktur Pusat Teknologi Lingkungan akan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi DKI, yang dalam hal ini diwakili oleh JakPro, pada proses evaluasi analisa kelayakan proyek pembangunan dan pengelolaan sampah dalam kota DKI Jakarta.

Untuk diketahui bersama bahwa Gubernur DKI dengan tegas menekankan bahwa incenerator pengolah sampah ini harus sudah mulai dibangun pada akhir tahun 2016 dan sudah dapat beroperasi pada pertengahan  tahun 2018. Momentum adanya ketegasan dan keinginan yang kuat Gubernur “AHOK” DKI ini harus dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahn sampah kota DKI secara sistematis, terpadu dan menyeluruh.

 

Jakarta, 28 Juni 20116

Jakarta Propertindo                                                               Pusat Teknologi Lingkungan

Direktur Utama,                                                                      Direktur,

Satya Heragandhi, SSi, MBA                                      Dr. Rudi Nugroho, M.Eng


Sekilas Tentang PT Jakpro:

  1. Jakarta Propertindo (Jakpro) berdiri berawal dari Pluit, Jakarta Utara. Perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini awalnya sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada 1960 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit.

Pada September 1997 didirikan PT. Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit. Kemudian setelah merger dengan PT. Pembangunan Pantai Utara Jakarta, PT. Pembangunan Pluit Jaya berubah menjadi PT. Jakarta Propertindo pada 15 Desember 2000 sebagai sub holding bagi Badan Usaha Milik Daerah bidang properti milik Pemerintah DKI Jakarta.

Jakarta Propertindo telah membukukan portofolio cemerlang seperti pengembangan kawasan modern Pluit, kawasan terpadu Pulo Mas, reklamasi pantai, pembangunan gedung perkantoran, hunian, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas publik lain.

Dalam perjalanannya Jakarta Propertindo tak hanya membidangi sektor properti, namun merambah ke sektor infrastruktur sejak 2005. Proyek-proyek yang digarap meluas pada pembangunan jalan tol, waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Akhirnya pada 2013 fokus garapan perusahaan dibagi menjadi tiga sub holdingsyakni properti, infrastruktur, dan utilitas.


Sekilas Tentang PT Jakpro:

Jakarta Propertindo (Jakpro) berdiri berawal dari Pluit, Jakarta Utara. Perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini awalnya sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada 1960 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit.

Pada September 1997 didirikan PT. Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit. Kemudian setelah merger dengan PT. Pembangunan Pantai Utara Jakarta, PT. Pembangunan Pluit Jaya berubah menjadi PT. Jakarta Propertindo pada 15 Desember 2000 sebagai sub holding bagi Badan Usaha Milik Daerah bidang properti milik Pemerintah DKI Jakarta.

Jakarta Propertindo telah membukukan portofolio cemerlang seperti pengembangan kawasan modern Pluit, kawasan terpadu Pulo Mas, reklamasi pantai, pembangunan gedung perkantoran, hunian, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas publik lain.

Dalam perjalanannya Jakarta Propertindo tak hanya membidangi sektor properti, namun merambah ke sektor infrastruktur sejak 2005. Proyek-proyek yang digarap meluas pada pembangunan jalan tol, waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Akhirnya pada 2013 fokus garapan perusahaan dibagi menjadi tiga sub holdingsyakni properti, infrastruktur, dan utilitas.

 

Keterangan Lebih Lanjut:

Head of Corporate Communications PT Jakarta Propertindo

Suharto :081380424788

www.jakarta-propertindo.com

Gedung Thamrin City, Lantai 1, Lobby Timur

Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta-10340.

Telp.021-29625700/Fax:021-29625707

 

Kepala Bagian Program dan Anggaran

Pusat Teknologi Lingkungan BPPT

Dr. Muhammad Hanif, M. Eng.

Gedung II BPPT Lt. 12

Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, Indonesia

Email     : muhammad.hanif@bppt.gi.id, haniverasjid@yahoo.com

HP          : 081293616117