LRT Jakarta Fase II, Segera Dibangun

LRV Jakrt

LRT Jakarta Fase II, Segera Dibangun

Jakarta- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia menyatakan kesiapannya melakukan pendampingan pelaksanaan proyek LRT fase II. Pembangunan dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Direktur Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII Salusra Satria mengatakan, PT PII dengan PT Jakpro dalam waktu dekat akan bertemu untuk membahas proyek LRT fase II yang menghubungkan Velodrome-Tanah Abang.

Satria mengatakan, Dalam pertemuan itu diharapkan pihaknya akan menyosialisasikan prosedur baku proyek KPBU sebagaimana yang telah diatur oleh BAPPENAS.  “Untuk KPBU ada sejumlah aturan baku yang harus dipenuhi. Jadi tidak sekedar melelang proyek ini kepada pihak swasta,” katanya.

Selain melakukan penjaminan terhadap proyek infrastruktur, pemerintah saat ini memperluas kewenangan PT PII dengan menyiapkan dokumen pendukung lelang sampai terjadinya transaksi keuangan.”PT PII bertugas melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan, dan pendampingan transaksi yang pendanaannya dibiayai oleh Kementerian Keuangan,” ujar Satria, Selasa, 5 Juni 2018.

Sebagai informasi, Pembangunan proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta Fase II Velodrome-Tanah Abang senilai USD500 juta hingga USD600 juta atau setara Rp7 triliun sampai dengan Rp8,4 triliun (kurs Rp14.000/USD).”(Pembangunan) LRT sudah diputuskan fase II kita launching dengan skema KPBU, Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha. Kita ingin badan usaha terlibat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI.

Pemprov DKI bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana tugas pembangunan LRT Jakarta sepakat membuka proses uji publik KPBU pada awal Juni 2018. Dalam proses itu, Pemprov DKI akan menerima masukan dunia usaha sekaligus memberi tawaran keikutsertaan badan usaha dalam pembangunan LRT Jakarta Fase II.

Menurut Sandi, skema KPBU memungkinkan pembangunan LRT Jakarta Fase II dibiayai penuh oleh investor, tanpa mengeluarkan anggaran pemerintah daerah (APBD DKI). Namun bila hasil proses KPBU tak mencukupi seluruh biaya pembangunan, maka Pemprov DKI akan menggelontorkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Jakpro.

“Dengan skema ini, pemerintah harus menyediakan mungkin kombinasi hybrid antara availability payment atau kita juga harus menambah PMD ke Jakpro,” tutur Sandi.

Sandi berharap pembangunan LRT Jakarta Fase II segera direalisasikan. Pemprov DKI, katanya, ingin memberikan layanan yang terbaik bagi warga Ibu Kota. “Ini infrastruktur yang sangat penting, ultimately crucial untuk membantu MRT (Mass Rapid Transit),” jelasnya.

LRT akan mendukung sekaligus sebagai feeder (pengumpan transportasi publik) MRT. Dengan begitu, yakin Sandi, setiap transportasi publik saling terintegrasi satu sama lain. “Kita ingin agar warga menggunakan LRT, MRT, dan TransJakarta. Dan tarifnya itu harus memang bersaing sehingga masyarakat akan berpindah menggunakan transportasi berbasis rel, transportasi umum,” tutup Sandi.

Sumber: metrotvnews.com