SMAP SNI ISO 37001:2016

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu bentuk komitmen PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau yang selanjutnya disebut Jakpro, kepada para pemangku kepentingan, bahwa Jakpro selalu berusaha menjalankan bisnis yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka saat ini Jakpro menerapkan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan mengadaptasi secara identik standar terbaru mengenai Sistem Manajemen Anti-Penyuapan yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardisation (ISO). Standar baru ini sangat penting dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ini diharapkan dapat membantu Jakpro dalam menjaga kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan, memitigasi Risiko “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” dengan cara memberikan bukti yang kuat bahwa Jakpro telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai apabila terjadi penyidikan ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi’ oleh Penegak Hukum (KPK, Kepolisian and Kejaksaan) maupun Pengadilan apabila ada perkara yang telah masuk ke tahap peradilan, memberi pesan yang kuat baik ke dalam maupun keluar perusahaan terkait  komitmen Jakpro terhadap anti penyuapan dan anti korupsi, menjaga keberlangsungan perusahaan dengan cara mencegah terjadinya penyuapan yang berakibat kepada high cost economy sebagai akibat terjadinya biaya-biaya ’siluman’ dan memberikan dukungan kepada Jakpro untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance agar Jakpro dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Kebijakan Anti Penyuapan   Pakta Integritas Rekan Bisnis